Harapan rakyat kian membumbung tinggi disaat Jokowi-Jusuf Kalla resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Harapan akan terlaksananya janji kampanye Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang lebih dikenal dengan program prioritas Nawacita. Nawacita adalah sebuah gagasan besar untuk Indonesia berdaulat, berdikari dan berkepribadian dalam bingkai Bhinekka Tunggal Ika.
Nawacita berasal dari kata Sansekerta, Nawa artinya sembilan dan cita adalah tujuan. Nawacita secara harfiah adalah sembilan tujuan yang akan dituntaskan oleh Presiden Jokowi. Nawacita sejatinya turunan dari gagasan besar Trisakti Bung Karno. Ketiga prinsip Trisakti, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan adalah semangat Nawacita Jokowi-JK.
Nawacita yang dibagi menjadi sembilan pokok program, diantaranya pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara. Kedua, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Ketujuh, mewujudkan kemandirian ekonomi. Kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa. Kesembilan, memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Menurut data hasil survey Indopolling Network mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap Program nawacita Joko Widodo dan Jusuf Kalla yakni menjaga toleransi kehidupan beragama 78,5 persen, menumbuhkan semangat gotong royong 77 persen, Indonesia sehat 74,6 persen, membangun dan menata pasar tradisional 73 persen, pemerataan kesejahteraan melalui implementasi UU Desa 70 persen, dan mewujudkan program keluarga sejahtera 70 persen. Dari hasil survey ini membuktikan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap program nawacita masih cukup tinggi. Kepercayaan publik ini menjadi bekal bagi Pemerintah untuk menjalankan program Nawacita. Tanggung jawab serta amanah yang tertuang dalam Nawacita ini haruslah bersandar pada Pancasila 1 Juni dan pembukaan UUD 1945. Artinya, ruh serta spirit perjuangan dalam pelaksanaan Nawacita harus mengacu pada kemerdekaan hakiki dan penghapusan eksploitasi manusia maupun bangsa.
Dalam hal ini, harus diperhatikan bersama mengenai konstalasi politik nasional maupun internasional yang menjadi pijakan awal pelaksanaan Nawacita. Lebih jauh kedepan adalah mengenai sikap pemerintah menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dan kesiapan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta produktifitas barang/jasa domestik.
Dalam hal politik bebas aktif di dalam pergaulan internasional juga menjadi perhatian penting dalam memperluas kekuatan politik nasional sebagai terjemahan dalam internasionalisme. Internasionalisme yang mengakar kuat pada nasionalisme dalam bidang ekonomi, politik maupun budaya. Kenyataannya, globalisasi hari ini mengakar kuat pada kekuatan modal dan sikap individualisme.
Nawacita rel revolusi Indonesia?
Bagi Negara maju, globalisasi yang diyakini sebagai solusi atas ketersediaan dan produktivitas barang/jasa. Sebaliknya bagi Negara sedang berkembang dan miskin, globalisasi adalah sebuah tantangan, ancaman bahkan masalah. Kemudahan akan memperoleh barang/jasa karna adanya globalisasi ini malah menjadikan bangsa dan Negara lain semakin ketergantungan. Alhasil, kebutuhan akan barang/jasa suatu Negara didapatkan dengan mudah dari impor. Konsekwensi logis ketergantungan impor, menjadikan kehidupan ekonomi riil dan moneter diatur dengan mudah oleh pemilik korporasi swasta/asing. Globalisasi juga menghadirkan kemudahan akan investasi swasta/asing. Lewat UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing sehingga Negara semakin lemah dalam hal perlindungan kekayaan alam dan kesejahteraan sosial.
Dalam menjawab tantangan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, program nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dapat disimpulkan beberapa hal, pertama ialah proteksi yang diberikan pemerintah dalam menjaga produksi barang/jasa dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk luar. Pentingnya menjaga Tidak hanya itu, proteksi juga diberikan dalam hal regulasi dan legislasi untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada usaha lokal maupun domestik.
Kedua, melaksanakan reforma agraria sebagai jalan menuju Sosialisme Indonesia. Mengutip pidato Soekarno dalam perayaan HUT RI tahun 1963 yang berjudul ‘Djalannya Revolusi Kita’ (Djarek), “Revolusi Indonesia tanpa landreformadalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong besar tanpa isi”. Dari isi pidato Soekarno menggambarkan bahwa pentingnya reforma agrarian atau landreform plus ini bagi pembangunan bangsa dan Negara. Lebih dari itu, reforma agraria membentuk sebuah tatanan kehidupan masyarakat tanpa adanya penindasan manusia terhadap manusia maupun bangsa terhadap bangsa. Tahapan awal dapat dengan menata ulang kepemilikan lahan produksi dan di redistribusikan kepada petani penggarap. Kemudian, menyediakan akses reform berupa teknologi, alat produksi, bank tani/buruh/nelayan. Lalu, memperkuat BUMN/BUMD untuk menyokong dan mendistribusikan hasil produksi.
Menurut Ketua Presidium GMNI, Twedy Noviady, kunci kesuksesan setiap Negara menghadapi MEA 2015 adalah kesiapan. Kesiapan dalam inovasi, kreatifitas, daya saing, infrastruktur, dan security. Untuk itu pemerintah harus segera mendorong terciptanya kelima hal tersebut. Sehingga Indonesia mampu menjadi pemain penting di kawasan.
Pertaruhan Politik
Sebagai jalan menuju Indonesia yang berdaulat, adul, dan makmur tentu merupakan perjuangan berat bagi Presiden Jokowi dan Wapres Kalla. Nawacita dan Trisakti Bung Karno sebagai jalan perjuangan akan melewati rintangan yang sangat berat. Tantangan MEA 2015 adalah satu bagian penting yang harus disikapi secara matang dengan program-program yang menyentuh ekonomi masyarakat lokal dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia rakyat Indonesia. Nawacita harus diterjemahkan kedalam aspek yang mempu merangkul seluruh kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia dan mampu bersaing di era globalisasi saat ini.
Tentu bagi Presiden Jokowi ini adalah sebuah pertaruhan politik dimasa kampanye silam kepada seluruh rakyat Indonesia. Sebagai partai pengusung Jokowi, PDI-P dan partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terus mendukung pemerintahan. Nawacita serta menegakkan Trisakti akan menemui jalan buntu ketika hilangnya rasa persatuan dan kesatuan antar koalisi KIH dan KMP, intitusi pemerintahan, elemen masyarakat, maupun antar Negara. Oleh sebab itu, sebagai seorang negarawan, hendaknya meletakkan kepentingan nasional diatas segala-galanya. Kepentingan nasional dalam menjawab tantangan MEA 2015 harus dituntaskan oleh mereka pewaris sah amanah rakyat. Selamat berjuang Presiden Jokowi!

Dimuat di : Tabloid Inspirasi 17 Februari 2015

Oleh: Trianda Surbakti

Aktivis GMNI Sumedang