RMOL. Kebijakan pemerintah yang mengedepankan paradigma ketahanan pangan ternyata tidak membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani.

Demikian dikatakan Ketua Presidum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Twedy Noviady kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Senin,17/10). Penilaian tersebut disampaikannya berkaitan dengan Hari Pangan Dunia 17 Oktober 2011.

“Paradigma ketahanan pangan dan bukan kedaulatan pangan terbukti telah menyengsarakan rakyat, terutama petani,” kata Twedy.

Dia menjelaskan, dengan paradigma ketahanan pangan, pemerintah melalui Bulog lebih memilih mengimpor bahan pangan seperti beras, jagung, kedelai dan lain-lain dari luar negeri. Dengan mengimpor bahan pangan tersebut, pemerintah lebih memilih mensejahterakan petani negara ketimbang petani di negeri sendiri.

Untuk itu, GMNI, kata Twedy, meminta kepada pemerintah agar meninggalkan paradigma tersebut dengan cara membangun segera pertanian Indonesia yang berpihak kepada petani secara berkelanjutan demi kemandirian atau swasembada pangan.

“Sebab kedaulatan pangan merupakan jalan utama mengakhiri ketergantungan Indonesia thp pasokan pangan dari luar negeri,” ujarnya. [dem]

Sumber : RMOL. Kebijakan pemerintah yang mengedepankan paradigma ketahanan pangan ternyata tidak membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani.

Demikian dikatakan Ketua Presidum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Twedy Noviady kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Senin,17/10). Penilaian tersebut disampaikannya berkaitan dengan Hari Pangan Dunia 17 Oktober 2011.

“Paradigma ketahanan pangan dan bukan kedaulatan pangan terbukti telah menyengsarakan rakyat, terutama petani,” kata Twedy.

Dia menjelaskan, dengan paradigma ketahanan pangan, pemerintah melalui Bulog lebih memilih mengimpor bahan pangan seperti beras, jagung, kedelai dan lain-lain dari luar negeri. Dengan mengimpor bahan pangan tersebut, pemerintah lebih memilih mensejahterakan petani negara ketimbang petani di negeri sendiri.

Untuk itu, GMNI, kata Twedy, meminta kepada pemerintah agar meninggalkan paradigma tersebut dengan cara membangun segera pertanian Indonesia yang berpihak kepada petani secara berkelanjutan demi kemandirian atau swasembada pangan.

“Sebab kedaulatan pangan merupakan jalan utama mengakhiri ketergantungan Indonesia thp pasokan pangan dari luar negeri,” ujarnya. [dem]

RMOL. Kebijakan pemerintah yang mengedepankan paradigma ketahanan pangan ternyata tidak membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani.

Demikian dikatakan Ketua Presidum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Twedy Noviady kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Senin,17/10). Penilaian tersebut disampaikannya berkaitan dengan Hari Pangan Dunia 17 Oktober 2011.

“Paradigma ketahanan pangan dan bukan kedaulatan pangan terbukti telah menyengsarakan rakyat, terutama petani,” kata Twedy.

Dia menjelaskan, dengan paradigma ketahanan pangan, pemerintah melalui Bulog lebih memilih mengimpor bahan pangan seperti beras, jagung, kedelai dan lain-lain dari luar negeri. Dengan mengimpor bahan pangan tersebut, pemerintah lebih memilih mensejahterakan petani negara ketimbang petani di negeri sendiri.

Untuk itu, GMNI, kata Twedy, meminta kepada pemerintah agar meninggalkan paradigma tersebut dengan cara membangun segera pertanian Indonesia yang berpihak kepada petani secara berkelanjutan demi kemandirian atau swasembada pangan.

“Sebab kedaulatan pangan merupakan jalan utama mengakhiri ketergantungan Indonesia thp pasokan pangan dari luar negeri,” ujarnya. [dem]

RMOL. Kebijakan pemerintah yang mengedepankan paradigma ketahanan pangan ternyata tidak membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani.

Demikian dikatakan Ketua Presidum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Twedy Noviady kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Senin,17/10). Penilaian tersebut disampaikannya berkaitan dengan Hari Pangan Dunia 17 Oktober 2011.

“Paradigma ketahanan pangan dan bukan kedaulatan pangan terbukti telah menyengsarakan rakyat, terutama petani,” kata Twedy.

Dia menjelaskan, dengan paradigma ketahanan pangan, pemerintah melalui Bulog lebih memilih mengimpor bahan pangan seperti beras, jagung, kedelai dan lain-lain dari luar negeri. Dengan mengimpor bahan pangan tersebut, pemerintah lebih memilih mensejahterakan petani negara ketimbang petani di negeri sendiri.

Untuk itu, GMNI, kata Twedy, meminta kepada pemerintah agar meninggalkan paradigma tersebut dengan cara membangun segera pertanian Indonesia yang berpihak kepada petani secara berkelanjutan demi kemandirian atau swasembada pangan.

“Sebab kedaulatan pangan merupakan jalan utama mengakhiri ketergantungan Indonesia thp pasokan pangan dari luar negeri,” ujarnya. [dem]

Sumber : http://www.rmol.co

Source : GMNI Website